The Fact About agus joko pramono That No One Is Suggesting

The Fact About agus joko pramono That No One Is Suggesting

Blog Article

paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan

Deflasi lima bulan berturut-turut, tanda 'masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja'

Majelis Rendah Inggris, dalam penelusuran yang melibatkan akademisi, menyebut terdapat konsensus yang menguat bahwa jumlah menteri yang semakin banyak berdampak negatif pada efektivitas pemerintahan.

"It is actually an honor in addition to a privilege to be involved in IDI's mission to create up and scale-up SAIs the entire world more than. With any luck ,, I will bring some amount of the collective working experience of BPK in its position of coordination inside of Indonesia, throughout ASEANSAI together with Worldwide Group throughout the INTOSAI and also the United Nations.

IDI's Board is composed of 10 users from unique supreme audit institutions. Get to be aware of them much better in our "Meet the Board" series.

PDIP, partai yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024, kini menjadi satu-satunya partai yang belum mempublikasikan sikap mereka terhadap pemerintahan Prabowo.

Pada ten tahun pemerintahan Jokowi, PKS menjadi satu-satunya partai yang belum pernah mendapat satu pun dari 34 posisi menteri. Seluruh partai, termasuk yang tak memiliki kursi di DPR seperti PSI, telah dirangkul Jokowi untuk masuk ke kabinetnya.

Dirinya juga sempat menjadi salah satu panelis dalam debat calon wakil presiden (cawapres) 2024, merumuskan pertanyaan mengenai ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital.

VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

SBY, dalam wawancara dengan Marcus Mietzner tahun 2014, website mengungkap bagaimana koalisi besar mengurangi kekhawatirannya terhadap ketidakstabilan dan pertentangan politik.

“Kalau berbagai kebijakan nantinya diambil hanya untuk kepentingan rezim dan oligarki, yang terjadi bisa sama persis dengan pemerintahan Jokowi,” kata Herdiansyah.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Keterangan gambar, Koalisi besar dicemaskan menihilkan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Foto ini memperlihatkan ratusan pekerja media massa yang menentang rencana pemerintahan Jokowi mengesahkan RUU Penyiaran yang kontroversial.

menetapkan jenis dokumen, information, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;